"Bimtek
ini diikuti 111 peserta terdiri atas tenaga penyuluh dari 29 provinsi, dan 50
kabupaten calon model cikal bakal KEP"
DIOLUHTAN. Jabar - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian berupaya untuk mengeliminasi sejumlah
kendala dalam pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani atau KEP melalui penguatan
peran penyuluh. "Kementerian
Pertanian memiliki kebihakan menumbuhkembangkan pelaku utama pertanian yakni
kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (KEP)," kata Kepala
BPSDMP, DR. Ir. Momon Rusmono saat membuka bimbingan teknis Kelembagaan Ekonomi Petani
di Kota Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
BPSDMP
Kementerian Pertanian gelar acara bimbingan teknis Kelembagaan Ekonomi Petani (Foto Antara/Laily
Rahmawaty)
Momon
menjelaskan kelompok utama Kelembagaan Petani terdiri atas Kelopok Tani
(Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sedangkan KEP adalah Gapoktan
atau Poktan yang sudah membentuk badan usaha baik itu kelompok usah pertanian,
koperasi, PT ataupun BUM-Petani.
Tahun 2018 ini lanjutnya Kementerian Pertanian akan membina 50 KEP dan korporasi petani di sembilan kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat. "Ini baru ujicoba, pembinaan yang dilakukan berupa fasilitasi pembentukan badan hukum, pelatihan, pengawalan, pelatihan, serta memfasilitasi rembuk-rembuk," katanya.
Tahun 2018 ini lanjutnya Kementerian Pertanian akan membina 50 KEP dan korporasi petani di sembilan kabupaten yang ada di wilayah Jawa Barat. "Ini baru ujicoba, pembinaan yang dilakukan berupa fasilitasi pembentukan badan hukum, pelatihan, pengawalan, pelatihan, serta memfasilitasi rembuk-rembuk," katanya.
Di
sisi lain kelembagaan petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan di
antaranya kompetensi sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang
rendah, akses pembiayaan, kualitas pengelolaan usaha tani, produksi belum
memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum
dikelola secara profesional.
Untuk
mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pertanian melakukan pengembangan
kelembahaan ekonomi petani, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas
kelembagaan petani, dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). "Sesuai amanat Presiden Joko Widodo
agar pemerintah mendorong usaha petani sehingga mempunyai skala ekonomi,
berorientasi pasar berbasis kawasan dengan bentuk korporasi," kata
Momon.
BACA PULA :
BACA PULA :
Dalam
rangka mengelimir kendala penguatan KEP, BPSDMP Kementerian Pertanian
menyelenggarakan bimbingan teknis KEP. "Bimtek
ini diikuti 111 peserta terdiri atas tenaga penyuluh dari 29 provinsi, dan 50
kabupaten calon model cikal bakal KEP," kata Ketua Panitia Bimtek
Zahron Helmi.
Zahron
menambahkan bimtek ini sangat penting karena tahun depan sudah diberlakukan
indikator kinerja BPSDMP yakni mendorong terbentuknya KEP dan terbangunnya
kelas kemampuan KEP. (antaranews.com)
Editor : Y.A. Yahya